Ekspor Nikel Ada Pajaknya, Segini Kerugian ANTM!

Tak puas dengan larangan ekspor bijih nikel, kali ini pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk ekspor nikel. Jenis yang akan dikenai pajak adalah Nickel Pig Iron (NPI) dan Ferronickel.

Secara umum tentu saja ini akan berdampak terhadap tergerusnya laba para pengekspor jenis tersebut. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Antam Tbk.

Lantas, seberapa besar dampaknya dan bagaimana itung-itungan kerugian yang didapatkan ANTM?

Pajak Ekspor untuk Dorong Hilirisasi

Sebelum lanjut, mari pahami dahulu alasan dibalik pemerintah yang begitu ketat terhadap ekspor nikel.

Pajak ekspor nikel akan dimulai tahun ini, ungkap Septian Hario Seto, deputi tambang dan investasi di Koordinator Kementerian Maritim dan Investasi. Pajak ini sifatnya progresif mengikuti harga nikel.

“Contohnya, jika harga nikel naik hingga di atas US$ 15.000/ton, kami akan kenakan pajak 2%. Jika harga makin tinggi, maka tingkat pajak juga akan makin tinggi,” ujar Seto.

Larangan ekspor dan yang terbaru pengenaan pajak ekspor adalah upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel. Ini semata-mata demi meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Selama ini Indonesia telah terlena dengan ekspor barang mentah.

Candu ini ingin diubah oleh Presiden Joko Widodo. Presiden yang akrab dipanggil Pakde Jokowi menegaskan hilirisasi barang tambang adalah bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

"Pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang tengah dilakukan oleh pemerintah, yakni ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi.Sudah berapa ratus tahun kita mengirim bahan mentah ke luar, utamanya ke Eropa. Sejak zaman VOC. Ini harus kita hentikan," tegas Jokowi dalam akun Instagram, Senin (17/1).

Jokowi pun memberi ilustrasi keuntungan yang diberikan dari hilirisasi nikel bagi Indonesia.

“Setelah pelarangan ekspor bahan mentah itu, akhir tahun kemarin ekspor untuk besi baja dari Indonesia yang merupakan turunan dari nikel, sudah menghasilkan US$20,8 miliar atau Rp300 triliun,” ujar Jokowi.

"Dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp300 triliun dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak sekali," tambahnya.

Menghitung Dampak Pajak Ekspor ke ANTM

Kembali ke ANTM, perusahaan ini disebut-sebut akan mendapat dampak dari kebijakan pajak ekspor nikel untuk jenis NPI dan feronikel.

Asal tahu saja, kontribusi feronikel saat ini sekitar 16% dari pendapatan ANTM. Sementara itu, nilainya nilai ekspornya senilai Rp 4,34 triliun per September 2021 yang menurut hemat kami merupakan mayoritas ekspor adalah feronikel karena larangan ekspor bijih nikel.

Sehingga ekspor nikel diperkirakan mempengaruhi laba yang didapatkan oleh Nikel.

Ada beberapa skenario dampak pajak ekspor terhadap laba ANTM yang diugkapkan oleh riset danareksa pada Jumat lalu (14/1/2021).

Pertama, jika pajak ekspor yang dikenakan sebesar 1%, maka laba ANTM diperkirakan akan terdepresiasi 2,3%. Selanjutnya jika pajak yang dikenakan sebesar 2% maka laba ANTM akan menyusut hingga 4,6%.

Selanjutnya jika pajak sebesar 3%, dampaknya adalah laba akan turun 6,9%. Saat pajak 4%, dampak yang terasa adalah laba yang berkurang 9,2% dan 11,6% jika pajak sebesar 5%.

Dampak lainnya adalah valuasi ANTM yang akan semakin mahal sejalan dengan tingginya tarif ekspor pajak yang dikenakan.

Berikut tabel simulasi tarif ekspor pajak bagi ANTM:

Perlu digarisbawahi, pajak ekspor tidak berlaku jika diolah menjadi barang jadi atau nikel hilirisasi.

Derita ANTM bisa berkurang seiring dengan tumbuhnya smelter untuk ‘memasak’ nikel menjadi produk jadi. Terutama oleh nikel yang bisa diserap oleh industri green energy seperti baterai kendaraan llistrik (EV).

ANTM nantinya bisa menerima manfaat dari pembangunan smelter nikel di Indonesia karena bisa menjual bijih nikel dengan volume yang tinggi.

Hingga pertengahan tahun 2021, smelter nikel di Indonesia berjumlah 13 dan rencana ada 17 smelter menurut data ESDM. Pada tahun 2024 ditargetkan akan ada 30 smelter pemurnian nikel beroperasi di Indonesia.

Pemurnian ini penting jika Indonesia ingin menjadi poros EV dunia. Pasalnya saat ini nikel Indonesia masih kelas II yang memiliki kandungan kurang dari 99,8%. Sedangkan kebutuhan baterai kendaraan listrik adalah nikel kelas I dengan kandungan 99,8%.

Jadi, bisa disimpulkan dampak larangan ekspor terhadap ANTM tidak terlalu signifikan dengan memasukan variabel pemurnian yang bisa menopang pendapatan perusahaan.

Prospek cerah menanti ANTM di masa depan dengan akselerasi green energy dan dorongan setiap negara untuk mencapai dekarbonisasi atau net zero emission  pada tahun 2050.

Bagaimana strategi selengkapnya?

Analisis dan strategi khusus user VIP. Klik di sini untuk upgrade ke VIP dan dapatkan full access.

-FR-

emtrade.id/disclaimer

---